ESAI: SALING SINERGI ANTAR LINTAS SEKTORAL LEMBAGA NEGARA UNTUK MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Sumber gambar: nurwiddywordpresscom


Karya: Kevin Prasetyo, Siswa MA Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta
Sejarah mencatat bahwa sejak Deklarasi Djuanda 1957 sampai UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 menetapkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar. Hal ini Indonesia memiliki wilayah laut sebesar 5,8 km2 dan terdapat sebanyak 17.840 pulau yang tentu memiliki keragaman sumber daya laut yang begitu potensial, seperti ikan, biodiversitas dan wisata bahari serta mencakup sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Selain itu, Indonesia berada di daerah khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antar samudra Pasifik dan Hindia yang merupakan kawasan strategis dalam kancah pelayaran dunia.

Seiring dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla memfokuskan pada peran penting pembangunan maritim dengan visi membawa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini poros maritim dunia dapat memperkuat jadi diri negara sebagai negara maritim dan dapat meningkatkan kualitas perekonomian dan pertahanan kelautan Indonesia. Poros maritim dunia merupakan sebuah gagasan strategis untuk menjamin implikasi transportasi laut, kebijakan dan hukum kelautan, pengembangan pelabuhan, peningkatan infrastruktur serta fokus pada keamanan maritim.


Perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia ke arah maritim merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini seyogianya wilayah laut Indonesia dikelola secara profesional dan proporsional sera diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kompleksitas permasalahan serta banyaknya aspek yang harus ditangani dalam pengelolaan kelautan Indonesia menuntut kebijakan lintas sektoral lembaga negara, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri. Dengan demikian, banyak lembaga negara yang berkecimpungan dalam kelautan Indonesia yang dapat menjadi potensi yang begitu besar dan probabilitas untuk menjadi sebuah hambatan dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini akan menjadi potensi yang besar apabila lintas sektoral lembaga negara salung bersinergi dalam melakukan pembangunan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan dapat menjadi sebuah hambatan apabila sebaliknya.



Sinergi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan gabungan. Sinergi semua sektoral lembaga negara diwujudkan dengan bentuk kerja sama yang intens dan proporsional serta tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antar lintas sektoral lembaga negara dalam pembangunan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas dalam hal kelautan dan perikanan bersinergi dengan TNI AL yang bertugas dalam hal pertahanan kelautan Indonesia dan juga antar lintas sektoral lembaga negara lainnya.


Adapun beberapa aspek dalam upaya pembangunan maritim Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan saling bersinergi antar lintas sektoral lembaga negara, antara lain :
  • Aspek Kebijakan dan Hukum Kelautan

Penyusunan dan penegasan kebijakan dan hukum kelautan sebagai hal yang fundamental dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kepastian kebijakan dan hukum kelautan sebagai wujud pengelolaan dan pembangunan maritim Indonesia dalam hal regulasi kelautan Indonesia secara komprehensif dan terintegrasi.
  • Aspek Pertahanan dan Keamanan Kelautan

Pertahanan dan keamanan kelautan dengan upaya mengoptimalkan penggunaan laut untuk kepentingan negara dan terhindar dari penyalahgunaan serta ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan kelautan Indonesia. Pengembangan teknologi dan penelitian merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan Indonesia. Tentu perlu dipertimbangkan untuk melakukan pertahanan dan keamanan laut dengan tidak melanggar regulasi internasional dan perjanjian bilateral dengan negara lain.
  • Aspek Pelabuhan dan Infrastruktur Kelautan

Pelabuhan Indonesia perlu dioptimalkan sesuai dengan standar internasional sehingga menjadikan pelabuhan Indonesia sebagai international hub ports. Peningkatan infrastruktur antar pulau di Indonesia, seperti jalan antar pulau untuk konektivitas antar pulau di Indonesia. Hal ini akan memberikan prospek kemudahan transportasi kelautan Indonesia.


Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dengan melakukan upaya pembangunan maritim Indonesia melalui upaya yang kongkret dengan saling sinergi antar lintas sektoral lembaga negara secara intens dan proporsional sesuai tugas dan fungsinya yang tentu dengan harapan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.


Anda ingin Tulisan anda dipublishHUBUNGI KAMIAtau anda ingin mendapatkan Contoh Esai terbaru? DAPATKAN UPDATE TERBARU.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

FACEBOOK

Dapatkan Info Via Google+